Sumber gambar: wallpaperflare.com
-
Gendered-Perspective Agile Leadership in the VUCA Era During the Covid-19 Pandemic
- Universitas Sebelas Maret
- 2022
- DOI: 10.22146/jsp.70490
- Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikVolume 26, Issue 2, November 2022 (119-136)
- This study was to formulate a gender-responsive agile leadership model during the Covid-19 pandemic. A systematic literature review using PRISMA methods and field research on 18 purposely selected mid-level managers was conducted. The research discovers that first, agile leadership characteristics can be classified into individual and organizational dimensions. Individual characteristics include the personal values of agile leaders with good personalities. Organizational characteristics are characteristics to maintain and bring the organization to face a fast-changing and uncertain world. Second, the characteristics of gender-perspective leadership in the Covid-19 era are the commitment to change the management system, organizational culture, and the quality of leadership to promote gender equity. Finally, the Gendered-Perspective Agile Leadership model in the VUCA era during the Covid-19 pandemic is a leadership model that can quickly respond to gender issues through management system change, organizational culture, and character development of leaders oriented to individual and organizational characteristics. Individually trained leader characters are supposed to be intelligent, optimistic, communicative, accountable and compassionate, while organizationally oriented leader characters are adaptive, responsive, innovative, flexible, and transparent. This paper uses thematic analysis to fill the gap of the gendered-perspective agile leadership model by exploring the characteristics of gendered- perspective agile leadership in the COVID- 19 era.
- Agile Leadership; Covid-19; Gender Perspective; Gender Responsive; VUCA
-
Status-Quo dan Inovasi: Respon Strategis Badan Usaha Milik Desa Menghadapi Krisis Pandemik Covid-19
- Universitas Airlangga, Wellesley College United States
- 2022
- DOI: 10.14710/politika.13.2.2022.185-205
- Politika: Jurnal Ilmu Politik, vol. 13, no. 2, pp. 185-205, Oct. 2022
- Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Jawa Timur telah menjelma menjadi lembaga sosial ekonomi yang turut berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun krisis pandemik Covid-19 telah menghantam hampir seluruh kegiatan bisnis BUM Desa. Dalam kajian managemen krisis organisasi, pilihan-pilihan respon strategis saat krisis berperan signifikan dalam proses adaptasi dan pemulihan pasca krisis. Penelitian kualitatif ini mengungkap spektrum pertimbangan pilihan utama respon strategis BUM Desa dalam menghadapi krisis. Analisis atas data wawancara semi-terstruktur pemangku kepentingan menunjukan sebagian besar BUM Desa memilih tetap menjalankan bisinisnya (status quo) meskipun merugi. Temuan penelitian ini berbeda dengan pilihan respon strategis perusahaan swasta dan perusahaan negara dalam menghadapi krisis yang lebih memilih berhemat dan berinovasi. Penilaian atas opsi respon strategis menjadi asupan pemerintah daerah merumuskan kebijakan pemulihan BUM Desa pasca krisis.
- BUM Desa; respon strategis; tatakelola desa; ketahanan organisasi
-
Disinformation Order and Social Media Algorithmic Trap: New Challenges for Sustainability of the Indonesia’s United Nation-State Narrative and Liberal Democratic Norms
- Universitas Gadjah Mada
- 2022
- DOI: 10.15294/ipsr.v7i2.37261
- Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 7(2), August2022, pp. 134-149
- The Internet and social media have been increasingly adopted by political entities across the globe. The consequences of such adaptations on the Indonesia’s nation-state narrative and liberal democratic norms have been under-researched however. This article argues that in democratic countries, such adaptations are likely to pave the way for the emergences of disinformation order and social media algorithmic trap. Within the specific context of Indonesia’s democracy, these disinformation order and social media algorithmic trap are likely to polarize political spheres and jeopardize not merely Indonesia’s united nation-state narrative, but also Indonesia’s liberal democratic norms that evolved since the post-reform era. To evaluate such propositions, this article adopts a desk study and selects Jakarta’s 2017 Gubernatorial Election as a study case. Learning from these desk study and study case, this article proposes the following arguments. To manage the consequences of disinformation order and social media algorithmic trap on politics and democracy, we need formulate new political communication and policy research agenda based on the following dictum: who get lost by what/whom in which channel/medium and with what effects. Taking such effort may give us an opportunity to keep the current Indonesia’s united nation-state narrative prevailing and liberal democratic norms flourishing.
- Disinformation Order; Liberal Democratic Norm; Nation-State Narrative; Political Polarization; Social Media Algorithmic Trap
-
Gaya Kepemimpinan dalam Situasi Pandemi COVID-19 di Daerah Perdesaan Indonesia
- Universitas Gadjah Mada
- 2022
- DOI: 10.33626/inovasi.v19i2.593
- Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan Vol. 19 No. 2, Oktober 2022 : 219-233
- In pandemic situations with social restrictions, the society, especially marginal communities with micro and informal businesses, is believed to be the most socio-economically vulnerable. However, the presence of effective leadership can help these communities to deal better with pandemic risks. As indicated in the Gini Ratio, during the pandemic, the leadership role in villages looks more prosperous than in cities. Therefore, this study intends to describe these villages' leadership roles and assess the relevant leadership styles practiced. This research is qualitative research conducted with a Systematic Literature Review (SLR) approach to the results of previous research in Indonesian villages, considering that there has been no similar research conducted before. The results of this study indicate that the vital role of villages leaders in a pandemic situation is seen for example in fullfiling citizen's basic needs, strengthening village food security, maintaining environmental security, providing moral support/social assistance and education, allocating and mobilizing aid on target, as well as supporting governmental policies. The most prominent leadership styles in supporting villages' success during pandemic situations are collaborative, transformational, and a combination of collaborative-transformational leadership styles. And the most important capabilities are motivating, guiding, educating, role-modeling, learner, inclusion, embracing, and supporting. These leadership styles and capabilities are expected to be relevant in all Indonesian villages, noticing that previous studies included are quite scattered from Java, Sulawesi, Sumatra, Nusa Tenggara, and Kalimantan, even though there are no research representatives from the easternmost of Indonesia, such as Maluku and Papua.
- Pandemi, Gaya Kepemimpinan, Perdesaan, Transaksional, Kolaboratif, Transformasional
-
RELASI MEDIA MASSA DAN POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019
- Universitas Andalas
- 2022
- DOI: 10.24198/jwp.v7i1.32370
- Jurnal Wacana Politik, Vol 7, No 1 (2022): 71-83
- Dalam menentukan ketua tim pemenangan, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf memilih Erick Thohir (ET), pemilik surat kabar Republika, sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf. Hal ini bertentangan dengan pernyataan yang pernah disampaikannya terkait independensi dan afiliasi politiknya selama ini. Pada saat yang lain, Republika juga menurunkan berita utama yang dianggap menonjolkan salah satu pasangan calon, tepatnya pascapenunjukan ET sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf. Penelitian ini menganalisa bagaimana relasi media massa, khususnya media massa nasional dan politik pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis framing model Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan dari seluruh pemberitaan Republika, sedikit banyaknya media massa turut memperhitungkan simbol politik. Media massa akan mencari sumber berita yang dianggap mampu mendukung pemberitannya. Peristiwa yang panjang, lebar, dan rumit juga akan disederhanakan melalui framing fakta-fakta sehingga layak diterbitkan kepada khalayak ramai. Terkait dengan relasi antara masyarakat dan media massa, masyarakat tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara terkait dengan relasi antara pemerintah dan media massa, pemerintah tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap media massa.
- Pemilihan Presiden 2019; Relasi Media Massa dan Politik; Republika
-
Logika Peralihan Suara dalam Pilkada: Analisis Kepemimpinan Politik dan Nilai Demokrasi
- Universitas Brawijaya
- 2022
- DOI: 10.14710/politika.13.2.2022.227-252
- Politika: Jurnal Ilmu Politik, vol. 13, no. 2, pp. 227-252, Oct. 2022
- Studi ini berangkat dari kegagalan petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Tahun 2020 di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Penelitian bertujuan mengungkap logika peralihan suara kepada kandidat penantang dengan mengeksplorasi kepemimpinan politik, kondisionalitas konteks lokal, dan refleksinya terhadap nilai-nilai demokrasi. Untuk itu, penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dengan metode analisis observasional dalam kajian kepemimpinan politik. Studi ini menemukan evaluasi kandidat berupa rendahnya kepuasan warga terhadap kinerja kepemimpinan kandidat petahana (2015-2020) sebagai alasan peralihan suara. Evaluasi menghasilkan pula persepsi negatif pemilih terhadap calon wakil bupati petahana karena sejumlah persoalan etis. Argumen penting lainnya karena kedekatan emosional antara pemilih dan kandidat penantang. Nalar peralihan suara tersebut merefleksikan pemenuhan nilai-nilai demokrasi, yaitu nilai intrinsik, instrumental, kompetitif, partisipatif, dan deliberatif. Riset ini memperluas logika peralihan suara karena alasan kedekatan emosional. Dalam kajian perilaku memilih, kedekatan emosional bisa diinterpretasikan sebagai wujud keterikatan atau loyalitas yang membentuk persepsi pemilih tentang kandidat, dan memperluas teori keterikatan kepada partai politik. Pun, temuan tersebut berpotensi mengembangkan nilai demokrasi yang selama ini lebih banyak didominasi penjelasan rasional, seperti evaluasi kandidat. Demokrasi sebaiknya dipandang pula sebagai ruang ekspresi kedekatan emosional antara warga dan pemimpin. Aspirasi politik tak selalu berkonsekuensi pada janji materi, melainkan mencakup juga pemenuhan sisi emosional para pemilik suara.
- Peralihan suara; Kepemimpinan Politik; Nilai Demokrasi; Pilkada
-
Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy
- Indonesian National Research and Innovation Agency
- 2022
- DOI: 10.22146/jsp.66057
- Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikVolume 26, Issue 2, November 2022 (152-167)
- Polarization was widely used in a large number of publications on Indonesian political studies from 2014 to 2020. This term particularly refers to the divisive society condition because of different political preferences. Previously, polarization is rare to use to frame Indonesian electoral competition since both parties and candidates counted on ideological spectrum. Since the personalization of politics have been flourishing recently, it drives identity to be marker when it comes to evaluating the candidates. This condition, consequently, makes the election is not merely political competition for power but emotional competition for lives. For the last six years, there were three major elections, including the 2014 Presidential Election, 2017 Jakarta Gubernatorial Election, and 2019 Presidential Election. These three elections had a significant factor in polarizing society at that given time. They specifically referred to the two leading figures that represented the two stark political identity symbols. However, after 2018, the polarization of society itself seemed under control since the ruling regime coalitions and their social groups and allies worked together. It was meant to manage the effect of polarization and also to corner the opposition groups. While the clashes of views still exist, the situation would be worse if the 3 elections had not happened.
- Polarization of Society; Social Groups; Access to State Business; Freedom of Discussions; Ideology
-
Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo
- Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Universitas Pertahanan, Indonesia
- 2022
- DOI: 10.14710/politika.13.2.2022.274-289
- Politika: Jurnal Ilmu Politik, vol. 13, no. 2, pp. 274-289, Oct. 2022
- Di masa pemerintahan Joko Widodo, kontrol sipil atas militer tergolong pragmatis. Artikel ini berangkat dari teori kontrol sipil pragmatis oleh Donald Travis dan mengulas tiga fenomena yang menandakan pragmatisme Joko Widodo dalam mengelola hubungan sipil militer: Pertama, banyaknya purnawirawan TNI/Polri yang terlibat aktif dalam politik partisan pada Pemilu 2014 dan 2019. Kedua, banyaknya perwira aktif TNI/ Polri yang merangkap jabatan sipil di Kementerian/ Lembaga dan BUMN. Tiga, berkembangnya militerisme masyarakat sipil. Selain itu, penulis menemukan beberapa hal terkait implementasi kontrol sipil pragmatis di Indonesia: Pertama, sejumlah purnawirawan yang mengisi jabatan politik terlibat konflik kepentingan. Kedua, organisasi TNI/ Polri bisa berkuasa, walaupun tidak memerintah. Terlihat dari pos-pos jabatan yang diisi purnawirawan mereka di pemerintahan dan BUMN yang bergerak sektor energi dan pangan. Ketiga, militerisme masyarakat sipil mendorong sejumlah kelompok masyarakat sipil melakukan praktik sekuritisasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan bertumpu pada data sekunder dalam penulisan artikel ini.
- Hubungan Sipil-Militer; Kontrol Sipil Pragmatis; Purnawirawan; Politik Militer; Militerisme
-
POLITICAL AWARENESS, KNOWLEDGE, AND PARTICIPATION RELATIONSHIP USING STRUCTURAL EQUATION MODELING APPROACH
- Universitas Andalas, Universitas Kebangsaan Malaysia, UIN Sultan Thaha Saifuddin
- 2022
- DOI: 10.24198/jwp.v7i1.36325
- Jurnal Wacana Politik Vol. 7, No. 1, Maret 2022: 46 - 56
- Political participation is fundamental in consolidating democracy in which political participation influences the legitimacy of society towards the running of a government. In elections, political participation could be considered community control over a government. Therefore, modeling the factors of political participation becomes essential. This cross-sectional study investigates the relationship between political awareness, political knowledge, and political participation of individuals living in Padang, Indonesia, and participating in the general election of 2020. This study employs the structural equation modeling (SEM) approach to construct the proposed model. The stability of SEM’s algorithm is checked using a reliability test. The performance of SEM and its algorithm is identified using the Bootstrap technique. The statistical tests proved that the proposed model is acceptable. This study found that political awareness has a positive and direct effect on political knowledge while political knowledge positively impacts political participation. It means that political awareness does not directly influence political participation. The political knowledge mediates it. This study suggests that individuals have to improve their public knowledge in the election to improve political participation. Meanwhile, political knowledge could be increased by improving political awareness. Indicator variables for each latent variable are also investigated in this study.
- Political awareness; Political knowledge; Political participation; structural equation modeling; Bootstrap technique.
-
PERAN UNIT KERJASAMA MILITER MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT DALAM KERJASAMA HUBUNGAN LUAR NEGERI DI BIDANG MILITER
- Universitas Jenderal Achmad Yani
- 2022
- DOI: 10.36859/jap.v5i2.1094
- Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 5(2), 190 - 204.
- Salah satu bidang penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah kerja sama antar negara. Kerjasama militer yang dibangun dan dikembangkan haruslah sejalan dengan kebijakan luar negeri RI yang senantiasa berorientasi kepada 3 (tiga) substansi dasar yaitu upaya yang simultan untuk membangun rasa saling percaya, pencegahan konflik dan mencari solusi bersama bila terdapat persengketaan. tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran unit kerjasama militer markas besar angkatan darat dalam kerjasama hubungan luar negeri di bidang militer. Penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Peran dan fungsi unit kerjasama militer mabes AD adalah untuk merumuskan serta mengkoodinasikan stakeholder terkait dalam rangka kerjasama militer yang dijalin. Selain itu, unit kerjasama militer juga mempunyai fungsi pengawasan, pengendalian dan evaluasi dari program kerjasama militer yang diselenggarakan.
- Kermamil, Unit Kerjasama Militer, Mabes AD, Kerjasama Internasional
-
Political Budgeting Dynamics: Executive-Legislative Interaction for COVID-19 Budget Policy in Indonesia and Singapore
- Komisi VII DPR RI
- 2022
- DOI: 10.22212/jp.v13i1.2824
- Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, Home > Vol 13, No 1 (2022): 21-42
- Artikel ini berusaha memberikan deskripsi dan analisa perbandingan tentang proses interaksi eksekutif-legislatif dalam pembentukan konsensus politik terkaitkebijakan anggaran penanganan Covid-19 di Indonesia dan Singapura, terutama pembahasan penggunaan national reserve (cadangan nasional) di Singapura dan penerbitan Perppu No.1 Tahun 2020 di Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan Institusionalisme Baru, Teori Politik Anggaran, dan Teori Anggaran Krisis. Artikel ini menemukan bahwa Pandemi Covid-19 telah mengubah prosedur, distribusi kekuasaan, pendekatan inkremental, dan jenis konflik dalam proses kebijakan anggaran penanganan Covid-19. Selain itu, analisa politik anggaran dalam kebijakan anggaran krisis (penarikan national reserves dan penerbitan Perppu) memperlihatkan bahwa kondisi krisis akan mendorong kemunculan kesamaan kepentingan dan kerja sama antara lembaga eksekutif-legislatif untuk melindungi konstituennya dari ancaman Pandemi Covid-19. Namun, terdapat dorongan (insentif) yang berbeda dari kerja sama yang terbentuk antara eksekutif-legislatif di kedua negara tersebut. Singapura memiliki dominasi satu partai politik yang mendorong kerja sama eksekutif-legislatif, sedangkan Indonesia memiliki sistem Presidensialisme multi-partai yang mendorong kerja sama eksekutif-legislatif. Artikel ini menemukan bahwa model sistem politik akan berimplikasi pada pola interaksi eksekutif-legislatif dalam politik anggaran Covid-19.
- Political Budgeting; Crisis Budgeting; Executive-Legislative Interaction; Covid-19 Budgeting; New Institutionalism; Politik Anggaran; Anggaran Krisis; Interaksi Eksekutif-Legislatif; Anggaran Penanganan Covid-19; Institusionalisme Baru.
-
MENAKAR PENGARUH POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- 2022
- DOI: 10.24198/jwp.v7i1.37770
- Jurnal Wacana Politik : Vol. 7, No. 1, Maret 2022: 35 - 45
- Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah yang diukur dari tingkat keterpilihan terhadap calon kepala daerah yang terkait dengan dinasti politik. Penelitian ini juga akan menggambarkan tipe patron yang efektif dalam mempengaruhi kemenangan calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menghitung persentase dari setiap parameter yang diamati. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk menganalisis data hubungan calon yang terkait dinasti politik dengan patronnya. Gejala politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah semakin meningkat dari waktu ke waktu sejak pemilihan kepala daerah langsung pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2005. Politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 terjadi di 29 provinsi dari 32 provinsi yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, dengan jumlah pasangan calon yang tekait dengan politik dinasti mencapai 135 pasangan calon atau 16,8 % dari total 804 pasangan calon yang mengikuti pemilihan kepala daerah tahun 2020. Sebanyak 58 pasangan calon politik dinasti atau sebesar 42,96 % terpilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, dan sisanya 77 pasangan calon tidak terpilih. Calon kepala yang paling banyak terpilih adalah calon politik dinasti yang mempunyai hubungan anak/menantu, suami/isteri dan kakak/adek dengan patron politik dinastinya yaitu mencapai 51 pasangan calon atau sebanyak 88 % dari calon politik dinasti yang terpilih.
- Politik Dinasti; Patron; Kepala Daerah; Pemilihan Kepala Daerah
-
Integrating Social Values: Evidence from The Intermediary Institution in Indonesian Elections
- Universitas Brawijaya
- 2022
- DOI: politika.13.2.2022.337-348
- Politika: Jurnal Ilmu Politik, vol. 13, no. 2, pp. 337-348, Oct. 2022
- Many scholars called the intermediary institutions in elections as vote brokers. As a consequence of that, then they built an argument based on a transactional framework, especially about the motivation of the institution. On the other side, they agreed that vote brokerage was built based on a social network, especially when they tried to define the vote brokerage. It means, the intermediary institution occurred in social interactions. That is weird for explaining social interactions without considering other social values. It looks like social interaction is only about material value. Other scholars tried to be fairness by calling the intermediary as middlemen, but still very few literature built the argument based on a non-transactional framework. This study will certainly provide new insights into the intermediary institution studies, particularly related to the understanding of non-transactional amid transactional arguments that have been shown in many kinds of literature, as well as expanding the study of intermediary institutions which likely to focused on providing voters, to be focused on the establishment of intermediary institutions. We conducted a series of in-depth interviews with 45 people consisting of persons in the intermediary institutions, political party leaders, leaders of campaign teams, election organizers, and more than a hundred voters during 2017 – 2019 in Indonesian elections, consists of four Villages head elections, 2018 Governor election, and 2019 legislative elections. We found the transactional logic or material value was not the only one, even mostly was not the dominant value that generated the intermediary institutions.
- Social Values; Intermediary Institution; Establishment
-
State Capital Relocation and National Rice Field Prospects: Indonesian Agricultural Politics in an Era of Disruptive Innovation
- UIN Sunan Gunung Djati, Nanjing Normal University
- 2022
- DOI: 10.15575/politicon.v4i2.18070
- POLITICON : Jurnal Ilmu Politik Vol. 4 No. 2; 237-260
- For Indonesia, relocating the national capital is one option for improving food security. Although, statistically, the ministry of agriculture's flagship program appears to have succeeded in increasing exports. Budget policies are actually shrinking in the field, and agricultural land is eroding. In addition, the state continues to import a number of strategic commodities such as rice and soybeans. The challenges of the innovation disruption era must be met with optimism. This paper seeks to understand how Indonesian agricultural politics can adapt to the era of disruptive innovation. The results of the analysis, conducted using a qualitative approach, show that: (a) the country's agricultural politics have so far been unable to produce new players capable of competing with the old players (incumbents), (b) the national agricultural strategy has not been able to present companies and entrepreneurs with disruptive innovation capabilities, (c) agricultural industry policy innovation is still limited, so it cannot promise lower margins and profits. Finally, the relocation of the capital city must be followed by the creation of creative paddy fields and an effective agricultural budget allocation strategy. A favorable ecosystem must be created to encourage the development of new competitive companies and new millennial farmers who are ready to face the Industrial Revolution 4.0. The private sector must also be involved in order to balance the government's and banks' suboptimal roles.
- Agricultural Politics, Disruptive Innovation, Industrial Revolution 4.0
-
The Role of Indonesia to Create Security and Resilience in Cyber Spaces
- Universitas Padjajaran, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 2022
- DOI: 10.22212/jp.v13i1.2641
- Jurnal Politica Vol. 13 No. 1 Mei 2022 : 43-65
- Artikel ini membahas tentang peran Indonesia di dalam mengamankan ruang siber atau cyberspace di lingkup domestik, bilateral dan multilateral. Sejak dibentuknya Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN pada tahun 2017, Indonesia melaporkan mendapatkan begitu banyak serangan siber baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkup swasta. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Indonesia dalam membentuk keamanan dan ketahanan siber di lingkup domestik, bilateral dan multilateral. Metode riset yang digunakan adalah metode deskriptif melalui kajian literatur dengan menggunakan data sekunder dari kajian literatur yang sudah tersedia. Hasil riset menunjukan bahwa Indonesia berperan sebagai Protected, Mediator, dan Balancer sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan di masing – masing situasi baik domestik, bilateral maupun situasi multilateral yang cenderung dinamis, namun tidak mengganti posisi Indonesia sebagai negara dengan statusnya yang tidak beraliansi dengan negara lainnya yaitu bebas aktif.
- Balancer; Cyber Security and Resilience; Free and Active; Mediator; Protectee; Balancer; Bebas-Aktif; Keamanan dan Ketahanan Siber; Mediator; Protectee.