Berikut adalah beberapa contoh judul/topik penelitian tesis dan disertasi bidang studi Ilmu Hukum :
ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JASA KESEHATAN MEDIS DARI SISI ETIKA KEDOKTERAN, HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA (ANTARA MALPRAKTEK MEDIS DAN MALPRAKTEK AKIBAT KELALAIAN)
REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN JAMAAH HAJI
ANALISIS HUKUM DAN KELEMBAGAAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERIKANAN
PEMULIAAN (BREEDING) ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN
PENERAPAN MEDIASI DALAM SENGKETA PERTANAHAN (STUDI KASUS)
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ANGGOTA KELUARGA (STUDI MULTIKASUS PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ARTIS DI INDONESIA)
ANALISIS YURIDIS PERAN TNI DALAM PROSES DEMOKRATISASI (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI)
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK LALU LINTAS (AMDALALIN) DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PROPERTI (STUDI KASUS)
PEMBIAYAAN DENGAN OBJEK BARANG MODAL YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT (STUDI TENTANG PERJANJIAN LEASING DI INDONESIA)
ANALISA YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN MILITER DI BIDANG SPIONASE DIHUBUNGKAN DENGAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DI INDONESIA
KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN TANAH (STUDI KASUS)
PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
PELACURAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMERASAN
PENGATURAN PIDANA KURUNGAN DAN DENDA DALAM PERDA SEBAGAI KEBIJAKAN PENGANGGUHAN DELIK
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI AD DAN KELUARGANYA PASCA BERLAKUNYA UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI KASUS)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP MELALUI SARANA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
ANALISIS HUKUM TUGAS OMSP (OPERASI MILITER SELAIN PERANG) TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA UMUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI
FENOMENA PENGADILAN JALANAN: ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL ATAS TINDAKANMAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN SEKELOMPOK ORANG TERHADAP PELAKU PENCURIAN
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DENGAN PRINSIP WIN WIN SOLUTION (STUDI KASUS)
PEMBERDAYAAN HUKUM OTONOMI DAERAH DAN POTENSI WILAYAH: (STUDI KASUS)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAH HAK ATAS TANAH YANG MENGALAMI TUMPANG TINDIH (STUDI KASUS)
EKSISTENSI IZIN USAHA PERIKANAN SEBAGAI INSTRUMEN YURIDIS PENGENDALIANLINGKUNGAN LAUT
KEDUDUKAN HUKUM INDONESIA DALAM PERJANJIAN-PERJANJIAN PRA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA
PERJANJIAN KERJASAMA LUAR NEGERI SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA MELALUI REVITALISASI FUNGSI BADAN PERADILAN
HUKUM SEBAGAI SARANA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA
KEDUDUKAN DAN FUNGSI PERATURAN DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERIZINAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN
KENDALA DAN SOLUSI BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA (SUATU KAJIAN SOSIO-YURIDIS)
PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (STUDI KASUS PADA SUKU DAYAK TOBAK KALIMANTAN BARAT)
PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM PELANGGARAN HAM BERAT (STUDI KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI INDONESIA)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN ARSITEKTUR TRADISIONAL
VIKTIMISASI DI BIDANG PERTANAHAN DI INDONESIA (STUDI KASUS)
PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
JAMINAN PERLINDUNGAN HAM KUHAP DAN PERANAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
PENGATURAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN TATA NIAGA PRODUKSI PERTANIAN
PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (STUDI KASUS)
A CRITICAL EVALUATION ON THE CONCEPT OF JUSTICE IN PLANNING PROCESS
MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
PENGATURAN PENGELOLAAN PERIKANAN DI ZONA IMPLEMENTASI KONVERSI HUKUM LAUT PBB 1982
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT MALAMOI DI KABUPATEN SORONG
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI
IDE KEADILAN RESTORATIF PADA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM PIDANA
BERBAGAI PERMASALAHAN PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT DITINJAU DARI ILMU SOSIAL DAN HUKUM
PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM PELANGGARAN HAM BERAT (STUDI KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI INDONESIA)
TINJAUAN YURIDIS NON LEGISLATIF ATAS KEGIATAN EKONOMI INFORMAL
REFORMASI PENYELESAIAN NOLITIGASI SENGKETA HAK ATAS TANAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
REKONSEPTUALISASI HAK KONSTITUSIONAL CALON PERSEORANGAN MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF
FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK PERTANAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS)
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH UNTUK KEPENTINGAN USAHA (STUDI KASUS)
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOCIO-LEGAL (STUDI KASUS)
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA
KEBIJAKAN FORMULASI PEMBERIAN MAAF DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT ADAT (STUDI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT SAMIN DI DESA BATUREJO, KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH)
KEWAJIBAN NEGARA MELINDUNGI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHT DEFENDER) DI INDONESIA DALAM KONTEKS GLOBALISASI
MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN (STUDI KASUS)
