Contoh Judul Tesis dan Disertasi Ilmu Hukum

Berikut adalah beberapa contoh judul/topik penelitian tesis (Master's thesis) dan disertasi (PhD thesis) bidang studi Ilmu Hukum :

1. ANALISIS HUKUM TENTANG AWAK KAPAL DALAM PERJANJIAN HUBUNGAN KERJA LAUT DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA (STUDI  KASUS)
2. A NORMATIVE ANALYSIS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND GLOBAL DISTRIBUTIVE JUSTICE ON HEALTH
3. ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JASA KESEHATAN MEDIS DARI SISI ETIKA KEDOKTERAN, HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA (ANTARA MALPRAKTEK MEDIS DAN MALPRAKTEK AKIBAT KELALAIAN)
4. REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN JAMAAH HAJI 
5. ANALISIS HUKUM DAN KELEMBAGAAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERIKANAN
6. PEMULIAAN (BREEDING) ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN
7. PENERAPAN MEDIASI DALAM SENGKETA PERTANAHAN (STUDI KASUS)
8. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ANGGOTA KELUARGA (STUDI MULTIKASUS PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ARTIS DI INDONESIA) 
9. IMMIGRATION DETENTION AND HUMAN RIGHTS : RETHINKING TERRITORIAL SOVEREIGNTY
10. ANALISIS YURIDIS PERAN TNI DALAM PROSES DEMOKRATISASI (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI)
11. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK LALU LINTAS (AMDALALIN) DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PROPERTI (STUDI KASUS)
12. PEMBIAYAAN DENGAN OBJEK BARANG MODAL YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT (STUDI TENTANG PERJANJIAN LEASING DI INDONESIA) 
13. ANALISA YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN MILITER DI BIDANG SPIONASE DIHUBUNGKAN DENGAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DI INDONESIA 
14. KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN TANAH (STUDI KASUS) 
15. PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA 
16. PELACURAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMERASAN 
17. PENGATURAN PIDANA KURUNGAN DAN DENDA DALAM PERDA SEBAGAI KEBIJAKAN PENGANGGUHAN DELIK 
18. PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI AD DAN KELUARGANYA PASCA BERLAKUNYA UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI KASUS)
19. EFFECT OF GENDER AND FAMILY STATUS ON DOWNWARD DEPARTURES IN FEDERAL CRIMINAL SENTENCES 
20. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  LINGKUNGAN HIDUP MELALUI SARANA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA 
21. ANALISIS HUKUM TUGAS OMSP (OPERASI MILITER SELAIN PERANG) TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA 
22. PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 
23. THE RELATIONSHIP BETWEEN STATE AND INDIVIDUAL RESPONSIBILITY FOR INTERNATIONAL CRIMES 
24. ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA UMUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI 
25. FENOMENA PENGADILAN JALANAN: ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL ATAS TINDAKANMAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN SEKELOMPOK ORANG TERHADAP PELAKU PENCURIAN 
26. PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DENGAN PRINSIP WIN WIN SOLUTION (STUDI KASUS) 
27. PEMBERDAYAAN HUKUM OTONOMI DAERAH DAN POTENSI WILAYAH: (STUDI KASUS)
28. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAH HAK ATAS TANAH YANG MENGALAMI TUMPANG TINDIH (STUDI KASUS) 
29. EKSISTENSI IZIN USAHA PERIKANAN SEBAGAI INSTRUMEN YURIDIS PENGENDALIANLINGKUNGAN LAUT 
30. KEDUDUKAN HUKUM INDONESIA DALAM PERJANJIAN-PERJANJIAN PRA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA 
31. PERJANJIAN KERJASAMA LUAR NEGERI SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 
32. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA MELALUI REVITALISASI FUNGSI BADAN PERADILAN 
33. HUKUM SEBAGAI SARANA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA
34. KEDUDUKAN DAN FUNGSI PERATURAN DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERIZINAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN 
35. KENDALA DAN SOLUSI BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA (SUATU KAJIAN SOSIO-YURIDIS) 
36. PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (STUDI KASUS PADA SUKU DAYAK TOBAK KALIMANTAN BARAT) 
37. PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM PELANGGARAN HAM BERAT (STUDI KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI INDONESIA) 
38. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN ARSITEKTUR TRADISIONAL
39. VIKTIMISASI DI BIDANG PERTANAHAN DI INDONESIA (STUDI KASUS)
40. PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
41. JAMINAN PERLINDUNGAN HAM KUHAP DAN PERANAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HAM DI INDONESIA 
42. PENGATURAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN TATA NIAGA PRODUKSI PERTANIAN
43. PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (STUDI KASUS)
44. A CRITICAL EVALUATION ON THE CONCEPT OF JUSTICE IN PLANNING PROCESS
45. MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
46. PENGATURAN PENGELOLAAN PERIKANAN DI ZONA IMPLEMENTASI KONVERSI HUKUM LAUT PBB 1982 
47. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT MALAMOI DI KABUPATEN SORONG 
48. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI
49. IDE KEADILAN RESTORATIF PADA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM PIDANA 
50. BERBAGAI PERMASALAHAN PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT DITINJAU DARI ILMU SOSIAL DAN HUKUM 
51. ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH UNTUK KEPENTINGAN USAHA (STUDI KASUS) 
52. EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOCIO-LEGAL (STUDI KASUS)
53. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA 
54. KEBIJAKAN FORMULASI PEMBERIAN MAAF DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
55. PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT ADAT (STUDI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT SAMIN DI DESA BATUREJO, KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH) 
56. KEWAJIBAN NEGARA MELINDUNGI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHT DEFENDER) DI INDONESIA DALAM KONTEKS GLOBALISASI
57. MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN (STUDI KASUS)
58. THE COMPETING JURISDICTIONS OF INTERNATIONAL COURT AND TRIBUNALS
59. PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM PELANGGARAN HAM BERAT (STUDI KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI INDONESIA)
60. JUDICIAL INDEPENDENCE AS AN INDICATOR OF INTERNATIONAL COURT EFFECTIVENESS : A GOAL-BASED APPROACH
61. TINJAUAN YURIDIS NON LEGISLATIF ATAS KEGIATAN EKONOMI INFORMAL
62. REFORMASI PENYELESAIAN NOLITIGASI SENGKETA HAK ATAS TANAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
63. CRIMINAL VS POLITIC PRISONERS : AN INTERNASIONAL LEGAL ANALYSIS 
64. REKONSEPTUALISASI HAK KONSTITUSIONAL CALON PERSEORANGAN MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF 
65. FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK PERTANAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS)